HTI DPD I Aceh Gelar Unjuk Rasa

Sabtu, 17 Juni 2017

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh | AP – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD I Aceh menggelar aksi unjuk rasa dengan cara orasi dan membagikan selebaran di Depan Mesjid Raya Baiturrahman Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, Jum’at (16/06/2017).

Dengan membawa massa : 100 orang, penanggung jawab Muhammad Fadli sebagai Korlap  dengan tuntutan “Penolakan Pencabutan Subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL)”

Dalam aksinya masa turut membawa Alat peraga berupa Bendera, toa dan selebaran serta spanduk yang bertuliskan:

1. Khilafah ajaran Islam, Kenaikan Tarif Dasar Listrik bawaan cacat demokrasi.
2.Khilafah kewajiban Syar’i solusi nyata seluruh aspek kehidupan.
3.Menaikkan TDL diam2 pemerintah ingkar janji.
4.Mencabut subsidi TDL kezaliman luar biasa.
5.TDL naik Bukti Rezim anti Pancasila.

BACA JUGA...  Limbah PT. JMI Meresahkan Masyarakat, AMG Ancam Lakukan Demo

Tuntutan Massa HTI Menolak kebijakan pencabutan subsidi dan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) karena hal itu tidak sesuai dengan prinsip yang benar dalam pengelolaan sumber energi Nasional.
Serta akan semakin membebani kehidupan masyarakat yang kebanyakan telah hidup dalam kesusahan.

Sumber energi listrik, adalah milik umum yang oleh karena itu rakyat berhak untuk mendapatkannya secara murah atau cuma-cuma. Rasulullah saw menyatakan , kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Daud). termasuk dalam api di sini adalah energi berupa listrik.

BACA JUGA...  Ratusan Karyawan RS Arun Lhokseumawe Demo Tolak Kehadiran Rajib

Pencabutan subsidi dan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) adalah bentuk nyata berlangsungnya liberalisasi dan neoliberalisme pada sektor energi.

inilah salah satu praktek kotor yang dilakukan oleh para pejabat dalam sistem sekuler. Ketika syariah islam dicampakkan, mereka bekerja hanya berdasar prinsip maslahat.

Dan ternyata maslahat yang dituju bukan untuk masyarakat banyak tapi untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja.

BACA JUGA...  Demo PAG Berlangsung Ricuh, Satu Warga Diamankan Polisi 

Maka sistem semacam ini harus dihentikan, diganti dengan sistem yang betulbetul bekerja untuk kepentingan semua manusia. ltulah sistem islam dengan syariahnya yang pasti akan membawa rahmat bagi semua.[R]

Berita Terkait

Nelayan Meukek Ditemukan Meninggal
Isu Begal Pengaruhi Mobilitas Warga  di Aceh Selatan 
Hujan Lebat, Aceh Selatan Diterjang Banjir dan Longsor
Status Blang Padang, Wali Nanggroe Bersuara
Apache Dihentikan Pada Acara Penutupan Milad 800, Ayah Wa: Kita Hormati Syariat
APEL Adu Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman
Kapolres Sabang Pimpin Pencarian WN Malaysia Hilang Menyelam
Buaya Muncul, Warga Resah
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 17:41 WIB

Nelayan Meukek Ditemukan Meninggal

Kamis, 17 September 2026 - 12:04 WIB

Isu Begal Pengaruhi Mobilitas Warga  di Aceh Selatan 

Rabu, 16 September 2026 - 19:33 WIB

Hujan Lebat, Aceh Selatan Diterjang Banjir dan Longsor

Rabu, 16 September 2026 - 17:19 WIB

Status Blang Padang, Wali Nanggroe Bersuara

Rabu, 16 September 2026 - 07:37 WIB

Apache Dihentikan Pada Acara Penutupan Milad 800, Ayah Wa: Kita Hormati Syariat

Berita Terbaru

HUKOM

KPK Usut Korupsi BPN

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:50 WIB

Tim Gabungan mengevakuasi jenazah korban ke dalam mobil untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban.(Foto/mediaaceh.co.id/(istimewa).

PERISTIWA

Nelayan Meukek Ditemukan Meninggal

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:41 WIB

Pertemuan dan Silahturahmi Direksi PT BAS dengan Kapolda Aceh.

RAGAM BERITA

Direksi Bank Aceh Silaturahmi ke Kapolda

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:29 WIB

Penyerahan SK Ketua DPD Partai Demokrat Aceh oleh Walikota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar.

POLITIK

Sayuti Resmi Nahkodai Demokrat Aceh

Jumat, 18 Sep 2026 - 17:05 WIB

Para peserta kegiatan, lakukan foto bersama. Sebanyak 19 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Aceh mendapatkan pendampingan pengembangan usaha berbasis hutan dan akses pembiayaan melalui pendekatan blended finance, Kamis (17/9/2026).
Foto: Tribun Gayo

PEMERINTAHAN

WRI Kick-Off BFM 2026–2027 di Bener Meriah

Jumat, 18 Sep 2026 - 08:23 WIB