Banda Aceh (ADC)- Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP- Forkab) Aceh, mengapresiasi kinerja kepala ULP Aceh yang mulai melakukan pembenahan terkait praktek pelelangan proyek secara profesional.
Hal tersebut, disampaikan Ketua Umum DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani, dalam pesan WhatsApp kepada media ini, Selasa 18 Juni 2019.
Polem Muda mengatakan, terkait dengan sejumlah keluhan, ia menilai, itu adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. kritikan segelintir elit terhadap kinerja Pandu selaku kepala ULP Aceh, kita pahami dapat mengusik kepentingan oknum pihak lain yang selama ini terindikasi bermain lewat proyek pelelangan APBA.
“Dalam sebuah terobosan dan pembenahan, tentu masih ditemukan sejumlah masalah yang dibutuhkan kesabaran dan dukungan dari semua pihak agar praktek birokrasi pemerintahan Aceh, khususnya terkait pelelangan proyek APBA bisa diterapkan ke arah yang lebih profesional ke depannya tanpa ada lagi temuaan penyimpangan, khususnya mengenai masalah permainan fee sesuai harapan yang disampaikan oleh kepala ULP Aceh,” ungkap Polem.
Selain itu, Polem juga mengutip pendapat Pandu yang menyampaikan, “Jika ditemukan penyimpangan dan terdapat alat bukti, silahkan sampaikan kepada saya, karena saya akan lakukan pembinaan dan penindakan, bahkan hingga menjatuhkan sanksi jika ada staf pokja ULP yang terbukti bersalah,” tegas pandu.
Sementara itu, beragam kritikan dan hantaman terus dialamatkan kepada kepala ULP Aceh, Polem Muda Ahmad Yani menilai, itu adalah hal yang wajar, kerena masih ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak leluasa lagi bermain secara tidak sehat.
“Artinya, tidak bisa lagi melakukan praktek praktek kongkalikong antara pokja dengan pihak rekanan. Sejauh ini, harus diakui, tidak ada temuan penyimpangan yang sarat permainan proyek sebagaimana dituduhkan. Seumpamanya tuduhan adanya indikasi pemenangan proyek oleh oknum tertentu dipokja ULP dengan membayar uang sejumlah uang Rp 750 juta”.
Bahkan Polem menghimbau, jika ada yang janggal dan ditemukan penyimpangan, DPP Forkab Aceh siap mengadvokasi pihak korban dengan menempuh jalur penyelesaian secara hukum, agar birokrasi sehat dan profesional bisa segera dipraktekan dibawah kepemimpinan Plt Gubenur Nova Iriansyah.
Lebih lanjut Polem Muda menambahkan, dirinya sependapat dengan apa yang disampaikan Pandu, terkait dengan keluhan dari sejumlah kalangan termasuk anggota DPRA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan rekanan terhadap proses lelang paket proyek APBA 2019.
Ia sangat bisa memahami dan sangat dimengerti, bahkan Polem meminta agar Kepala ULP Aceh untuk terus bertahan dengan prinsip kinerja profesional dalam melaksanakan pelelangan proyek APBA.
“Diakhir penyampaiannya, Polem berharap kepala ULP Aceh terus konsisten mempertahankan kinerjanya dengan prinsip penuh kehati hatian mengikuti aturan main sebagai pegangan utama, agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari, sehingga bisa tercapai tujuan pembangunan sesuai visi dan misinya Gubenur Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah,” tutup Polem selaku Ketum DPP Forkab Aceh. (Ahmad Fadil)
