Gubernur Pemerintah Aceh Takut Pada Presiden Jokowi?

  • Bagikan

 641 total views,  1 views today

“Saya tegaskan, jika ke-engganan Nova ini karena ia tidak percaya diri, maka sungguh ia belum punya kapasitas menjadi seorang pemimpin,” Pungkas Usman.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah terindikasi takut pada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas), benarkah?.

Ucapan itu terlontar dari cibiran, Civitas Akademisi  Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Pemerhati Pemerintahan dan Aktifis Sosial. Usman Lamreung; pada mediaaceh.co.id, Kamis, 6 April 2021 di Banda Aceh.

Usman melihat Komunikasi politik Aceh dengan pemerintah pusat di bawah Gubernur Nova Iriansyah sepertinya tidak berjalan dengan baik.

Terkesan Gubernur Aceh Nova Iriansyah minder alias kurang pede berhadapan dengan pejabat pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai sangat merugikan Aceh.

“Terbukti dalam beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Gubernur Aceh Nova Iriansyah sering mendelegasikan kepada bawahannya. Kondisi seperti ini sangat merugikan Aceh. Seharusnya Nova memanfaatkan momentum itu untuk melakukan lobby dengan Pusat, bukan malah menghindar,” katanya.

Kondisi itu terlihat dari beberapa contoh baru-baru ini, kunjungan Badan Legislasi (Banleg) DPR RI lalukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mensosialisasi Rancangan Undang – Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020 – 2024 Gubernur tidak hadir.

Begitu juga masalah Pilkada tahun 2022, dan kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bersama panitia Otonomi Khusus (Otsus) ke Provinsi Aceh pada tanggal 23 November 2020 yang lalu, Gubernur Aceh juga tak hadir, aleh-aleh diwakili oleh Sekda Aceh.

“Saya melihat, Ada yang tidak beres dalam komunikasi politik pemerintah Aceh, dengan pemerintah Pusat, kunjungan Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI, Tim Otsus DPR-RI dan komunikasi masalah pilkada 2022, tiga masalah tersebut menurut kami adalah masalah urgensi dalam keberlanjutan pembangunan Aceh,” Tegas Usman.

Seharusnya Gubernur menjadi garda terdepan sebagai perwakilan rakyat Aceh untuk memperjuangkan, yang menjadi keinginan rakyat dan bermanfaat untuk kepentingan Aceh.

Namun apa yang menjadi harapan dan keberlanjutan pembangunan Aceh saat Gubernur Aceh tidak akomodatif dalam menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat, akhirnya berdampak pada berbagai kepentingan politik Aceh gagal di implementasikan, dan Aceh terus dalam keterpurukan hingga tidak lagi punya nilai tawar.

Komunikasi Politik Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah dua kali membuat kekecewaan tim otsus DPR-RI dan Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI, akibat tidak hadir, padahal dengan kehadiran Gubernur Aceh sangat krusial, sebab Banleg akan menyerap aspirasi dan melakukan evaluasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang juga mengatur Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Begitu juga, gagalnya pelaksanaan pilkada 2022, lemahnya nilai tawar dan komunikasi Gubernur Aceh, seharusnya beliau intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, melakukan negosiasi, dan bila perlu bertemu dengan Presiden Jokowi.

Namun ironisnya masalah pilkada penting, hanya mengutus bawahannya dan dengan surat. Ini menandakan Gubernur Aceh sangat lemah, tak berdaya dan terkesan kurang pede berhadapan dengan pemerintah pusat.

Gaya menghindar Nova ini adalah preseden buruk yang menjatuhkan citra Pemerintah Aceh baik dalam konteks hubungan antara eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (DPRA), maupun hubungan Aceh dengan Pusat.

“Nova seperti tidak memahami level kapasitas mana pertemuan yang bisa dia wakilkan ke Sekda dan Asisten, mana pertemuan yang harus dan wajib ia langsung yang hadir, mana pertemuan dan agenda yg sifatnya wajib dan mana yang sunat. Tak salah jika beberapa waktu yang lalu ia disentil oleh anggota DPRA, Darwati A. Gani, dengan mahasiswa ada waktu ia bertemu, tapi dengan DPRA tidak,” jelasnya

Ini bisa menimbulkan kesan Nova pongah dan underestimate serta tidak menunjukkan respect terhadap lembaga legislatif baik di Aceh maupun pusat. Apa yang ditunjukkan Nova ini sesungguhnya masuk kategori prilaku tidak beretika dalam konteks hubungan antar lembaga daerah dan negara.

Yang mengherankan Nova berani melakukan itu pada pertemuan-pertemuan dan agenda-agenda yang membahas kepentingan Aceh dengan otoritas mutlak ada di tangan gubernur kepala daerah, yang melibatkan pihak-pihak dari lembaga-lembaga dengan kapasitas yang tidak main-main.

“Saya tegaskan, jika ke-engganan Nova ini karena ia tidak percaya diri, maka sungguh ia belum punya kapasitas menjadi seorang pemimpin,” Pungkas Usman. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...