oleh

Anggaran Berlimpah, Aceh Termiskin se Andalas

Apalagi Aceh kembali mendapatkan gelar provinsi termiskin di se Sumatera (kepulauan Andalas) berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menunjukkan laju angka pertumbuhan ekonominya lamban.

Laporan | Syawaluddin

BANDA ACEH (MA) – Meski Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) di Pemerintah Aceh berlimpah, angka kemiskinan di Provinsi paling Barat Indonesia itu bertengger diangka 15 persen, meski turun 0,5 persen saja.

Usman Lamreung; Pemerhati Pemerintahan, Aktifis Sosial dan Civitas Akademisi.

Begitu tegas, Usman Lamreung, Pengamat Pemerintah, Aktifis Sosial yang juga Civitas Akademisi di Universitas Abulyatama, pada mediaaceh.co.id, Rabu, 17 Februari 2021 di Banda Aceh.

Apalagi Aceh kembali mendapatkan gelar provinsi termiskin di se Sumatera (kepulauan Andalas) berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menunjukkan laju angka pertumbuhan ekonominya lamban.

“Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan naik dan tertinggi di Sumatera sebesar 15,43%,” Tegas Usman.

Ironis memang, angka presentase kemiskinan di Aceh sepertinya tidak berubah-ubah tetap pada angka 15 % kalaupun turun hanya 0,5 sd 1 persen.

Angka kemiskinan di Provinsi Aceh

Begitu besar anggaran APBA saban tahun, persoalan kemiskinan tidak pernah tuntas dan selesai, banyak kebijakan dan stimulus yang dilakukan hanya sebatas mendongkrak popularitas penguasa Aceh, belum menyentuh masyarakat bawah.

“Menurut saya, Program-program Aceh Hebat masih hanya slogan, Aceh Sejahtera, Aceh Carong, Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Meugoe, Aceh Kaya, Aceh Teuga, Aceh Meuadab dan sebagainya, hanya dalam janji dan basa basi, bukan realisasi,” Katanya.

Pemangku kekuasaan eksekutif, legislatif dan para elit politik sibuk dengan hiruk pikuk kekuasaan, Interpelasi (konflik eksekutif & Legislatif), Kegaduhan Multiyear, Pokir, Anggaran Recofusing tidak trasparan, basa basi mencari Investor, dan merajalelanya korupsi, pada akhirnya terlupakan isu kemiskinan, yang saban tahun menjadi sorotan publik Aceh dan nasional, anehnya terus terulang dan penguasa Aceh, propinsi hingga kabupaten/kota tak mampu menyelesaikan, yang ada hanya dalam janji, bukan bukti.

Pemerintah Aceh mengaku sudah menyiapkan anggaran Rp 9,3 triliun untuk program pengentasan kemiskinan. Cukup fantasis anggaran yang dialokasikan, ini bagian dari respon hasil data yang dipublis BPS di media.

Pertanyaan adalah anggaran dengan angka yang sangat besar tersebut, apakah hanya janji-janji palsu, untuk menutupi sorotan publik akibat ketidak mampuan penguasa Aceh dalam memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh?

Jangan lagi memberikan harapan-harapan dengan mimpi yang indah, rakyat Aceh sekarang butuh bukti dan realisasi, butuh stimulus kebijakan ekonomi, untuk mendongkrak ekonomi masyarakat bawah, triliun anggaran sudah digolontorkan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, namun ironisnya masyarakat tetap dalam miskin.

Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah disisa pemerintahannya, sudah sepatutnya fokus menyelesaikan persoalan yang besar ini, agar Aceh keluar dari keterburukan dan kemiskinan dan memperiotaskan program-program peningkatan ekonomi masyarakat bawah.

Jangan terus memberikan angin segar, cet langet hanya untuk mendongkrak popularitas, tapi apa yang sudah dijanjikan saat pilkada dan sudah di tuangkan dalam Aceh Hebat implementasikan, Aceh Hebat bukan hanya nama Kapal, tapi mampu memberikan kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemerintah Aceh juga harus mampu mereformasi birokrasi dan memangkas terjadinya korupsi. Selama ini publik sorot masalah korupsi di Aceh, korupsi juga salah satu penyebab langgengnya kemiskinan. Pemerintah Aceh harus transpran dalam pengelolaan APBA, selama ini patut diduga kerap sekali terjadi Kolusi dan korupsi dalam pengelolaan APBA. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..