Begitu juga, gagalnya pelaksanaan pilkada 2022, lemahnya nilai tawar dan komunikasi Gubernur Aceh, seharusnya beliau intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, melakukan negosiasi, dan bila perlu bertemu dengan Presiden Jokowi.
Namun ironisnya masalah pilkada penting, hanya mengutus bawahannya dan dengan surat. Ini menandakan Gubernur Aceh sangat lemah, tak berdaya dan terkesan kurang pede berhadapan dengan pemerintah pusat.
Gaya menghindar Nova ini adalah preseden buruk yang menjatuhkan citra Pemerintah Aceh baik dalam konteks hubungan antara eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (DPRA), maupun hubungan Aceh dengan Pusat.
“Nova seperti tidak memahami level kapasitas mana pertemuan yang bisa dia wakilkan ke Sekda dan Asisten, mana pertemuan yang harus dan wajib ia langsung yang hadir, mana pertemuan dan agenda yg sifatnya wajib dan mana yang sunat. Tak salah jika beberapa waktu yang lalu ia disentil oleh anggota DPRA, Darwati A. Gani, dengan mahasiswa ada waktu ia bertemu, tapi dengan DPRA tidak,” jelasnya
Ini bisa menimbulkan kesan Nova pongah dan underestimate serta tidak menunjukkan respect terhadap lembaga legislatif baik di Aceh maupun pusat. Apa yang ditunjukkan Nova ini sesungguhnya masuk kategori prilaku tidak beretika dalam konteks hubungan antar lembaga daerah dan negara.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
