Gubernur Kantongi Tiga Nama Balon MAA Provinsi Aceh, Bisakah?

Usman Lamrrung, Civitas Akademisi Universitas Abulyatama Aceh, Banda Aceh. Kamis, 13 Januari 2022.
example banner

 123 total views,  1 views today

Gubernur Kantongi Tiga Nama Balon MAA Provinsi Aceh, Bisakah?

banner 325x300

BANDA ACEH (MA) – Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah kantongi tiga nama Bakal Calon (Balon) Ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Idealnya DR. Syafrul Muluk [peraih suara mayoritas internal di MAA] pada pemilihan ketua baru, Senin, 10 Januari 2022. Bisakah?, orang nomor satu di pemerintahan mengintervensi?.

Jika itu dipaksakan [tiga nama yang dikirim ke Gubernur; Dr. Safrul Muluk, M.A.,M.Ed. (Anggota Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat), Tgk. Yusdedi (Wakil Ketua I) dan Prof. Dr. Syamsul Rijal, MA (Wakil Ketua Pemangku Adat)], dikawatirkan akan memicu agitasi dan polemik baru di tubuh MAA.

Begitu penegasan, Usman Lamreung. Civitas Akademisi Universitas Abulyatama Aceh, pada mediaaceh.co.id. Kamis, 13 Januari 2022 di Banda Aceh. Gubernur harus menjadi stereotif bijak untuk langkah dan maksud tersebut.

Kata Usman, yang juga aktifis sosial dan pemerhati pemerintahan tersebut; dari tiga nama yang dipilih dalam musyawarah itu di kalangan internal untuk pengusulan, DR Safrul Muluk meraih suara mayoritas, mengalahkan dua kandidat lainnya, Yusdedi dan Syamsul Rizal.

Hasil musyawarah tersebut tiga nama dikirim ke Gubernur Nova Iriansyah, menurut kami ini bisa saja akan terjadi lagi polemik jilid dua, bila Gubernur Nova, memilih salah satu nama yang dikirim bukan nama usulan suara mayoritas. Karena dalam usulan kepada Gubernur tidak disebutkan jumlah suara yang diraih masing-masing, bukan mustahil yang ditetapkan Gubernur nanti yang meraih 1 suara. Bila ini terjadi tentu bakal ada penolakan dan konflik baru.

Dari tiga orang Calon, dua Orang bukan hasil Mubes dan cuma Dr. Safrul Muluk, M.A.,M.Ed. yang berasal dari hasil Mubes.

Menguntungkan karena kapisitasnya hanya sebagai Anggota Pengurus, sementara dua lagi yang bukan hasil Mubes posisinya Wakil Ketua dan Wakil Ketua Pemangku Adat. Maka sangat mungkin yang akan diambil dari yang kalah mengingat kapasitas mereka dalam Pengurus.

Seharusnya dalam pengusulan kepada Gubernur harus dilengkapi berita acara dan tata tertib musyawarah untuk pemilihan Ketua. Dalam berita acara dimaksud harus jelas disebutkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing, sehingga nampak jelas yang mana Calon unggul dengan memperoleh suara terbanyak.

“Kalau diusulkan kepada Gubernur tanpa menjelaskan posisi masing-masing, patut dapat diduga adanya maksud-maksud terselubung dan dikhawatirkan Lembaga MAA akan terus menjadi lumbung permasalahan,” kata Usman.

Namun mengingat Lembaga MAA berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lembaga Wali Nanggroe serta Ketua/Pengurus baru berlaku sejak dikukuhkan oleh Wali Nanggroe, maka sebaga benteng terakhir, perlu mengevaluasi secara cermat, demi untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Apalagi persoalan hasil Mubes MAA Tahun 2018 dan Mubes Tahun 2020 sampai sekarang belum kunjung selesai. Bahkan kalau ditelaah lebih jauh sepertinya kondisi demikian sedang terjadi pembiaran dan kalau itu yang terjadi sungguh sangat disayangkan, mengingat MAA merupakan Lembaga yang berfungsi untuk turut membantu Pemerintah Aceh dalam rangka menciptakan kedamaian, ketertiban, keamanan dan kerukunan masyarakat.

Menurut Dia; seharusnya agar polemik MAA selesai, sudah selayaknya Gubernur Aceh disisa kekuasaannya melaksanakan ihkrah keputusan Makamah Agung untuk melantik pimpinan MAA hasil Mubes 2018 yaitu Pak Badrulzaman Ismail.

Agar MAA bisa dipulihkan kembali dari berbagai polemik politik, yaitu hanya berkutat pada kekuasaan, lupa substansi tugas MAA menjaga dan melegitimasi adat Aceh sebagai marwah tanoh endatu. [Syawaluddin].

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...