Gelombang Demo Menghadang DPRK Aceh Selatan, Tuntut Status PPPK 

Para pendemo membentangkan spanduk rentang ketika menuju Gedung DPRK Aceh Selatan untuk menyampaikan tuntutan agar diangkat menjadi ASN-PPPK, Jumat, (17/1).(poto/mediaaceh.co.id/istimewa).

TAPAKTUAN (MA) — Gelombang demonstrasi terus menghadang DPRK Aceh Selatan sebelum tuntutan mereka dikabulkan menjadi tenaga penuh waktu atau PPPK.

Setelah demo sebelumnya pada Senin, (13/1) yang dilakukan oleh ribuan tenaga kesehatan (Nakes), kali ini, Jumat, (17/1), unjuk rasa digelar tenaga honorer teknis, guru, dan operator sekolah di  daerah itu.

Pantauan wartawan, jumlah peserta pengunjuk rasa jauh lebih besar dari Nakes. Diperkirakan, hampir dua kali lipat mencapai dua ribuan.

Mereka menyampaikan aspirasi kepada dewan agar dapat dijadikan pemerintah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA...  Strategi Pemerintahan Muallem-Dek Fadh Menuju 2025-2030, Ini Kata Jubir 

Para pengunjuk rasa itu, tiba beberapa menit kemudian dari tempat mereka berkumpul di Halaman Komplek Kantor Dinas Pertanian dan Inspektor sekitar pukul 8.30 WIB.

Pengunjuk rasa ini, berjalan kaki melambat dan tiba di sekitar Gedung DPRK Aceh Selatan, dan di sini sudah dinanti dengan pengawalan dari pihak keamanan Polres setempat.

Sebelumnya, beredar informasi, mereka akan berdemo pada Rabu, (15/1). Namun, belum mendapat izin dari Polres Aceh Selatan.

BACA JUGA...  Komite Perempuan Aceh Bangkit Datangi Kodam IM

“Rencana kami, sebelum demo, beraudiensi dulu dengan DPRK,” kata salah seorang honorer di Tapaktuan,
Senin, (13/1), lalu.

Ternyata, setelah berkordinasi dengan para honorer dari berbagai kluster dan mendaftarkan surat pemberitahuan dari Polres Aceh Selatan, unjuk rasa pun berlangsung Jumat, (27/1) dengan tertib, sebagaimana seruan yang disampaikan oleh  salah seorang tenaga honorer Azwar.

“Ya Pak, saya selaku korlap mengkoordinir demo,” katanya.

Pada bagian lain,  pimpinan dan anggota DPRK menerima perwakilan pendemo untuk berdialog dengan janji normatif, akan memperjuangkan nasib para honorer menjadi PPPK.(Maslow Kluet).