Banda Aceh | AP – Pembangunan di Aceh Selatan saat ini belum merata dan bahkan belum menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat kecil serta perputaran perekonomian di masyarakat yang semakin sulit dan berbagai polemik lainnya, demikian disampaikan Juru bicara Forum Demokrasi Pemuda Aceh Selatan Serantau (FORSI PASS) Satria Muchayar pada konferensi persnya dengan wartawan di Banda Aceh, Minggu (2/4/2017).
Lebih lanjut dia mengatakan semua ini tidak terlepas dari kebijakan kepemimpinan yang ada di daerah yang kerap disebut negeri pala tersebut.
“Menjelang terlaksananya pergantian roda kepemimpinan di Aceh Selatan, kami menilai perlunya kepemimpinan yang benar-benar siap menjawab kerinduan rakyat Aceh Selatan, siap memberdayakan segenap potensi yang ada untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Mengingat sumber daya manusia dan sumber daya alam di Aceh Selatan yang sangat bagus, menurutnya hal ini perlu dihimpun oleh sosok pemimpin yang siap menjadikan dirinya sebagai wadah yang mendengarkan masukan-masukan, ide-ide kreatif dan kecerdasan-kecerdasan baru dari seluruh element masyarakat untuk masa depan Aceh Selatan yang lebih maju.
“Disamping itu, tak dapat kita pungkiri kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah yang memiliki keberagaman budaya dan kekayaan intelektual. Dari segi bahasa terdapat empat bahasa yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Aceh, Bahasa Aneuk Jamee, dan Bahasa Kluet. Keberagaman tersebut mestinya menjadi kekuatan untuk mewujudkan pembangunan Aceh Selatan,” tambahnya.
Dikatakannya dalam hal ini dibutuhkan sosok perekat yang senantiasa menjadikan dirinya sebagai sarana untuk mewujudkan kerinduan rakyat akan kepemimpinan yang bersih dan pro rakyat,sehingga mereka mendorong dan berharap agar Rafly Kande maju pada pilkada Bupati Aceh Selatan 2018 mendatang.
“Beliau adalah sosok yang merakyat yang siap mendengarkan keluhan-keluhan rakyat dan sering melakukan diskusi – diskusi terkait persoalan di masyarakat,” ucapnya.
Selain itu, sosok Rafly Di mata mereka adalah sosok yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, sehingga menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Bahkan yang sangat menarik kami lihat dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPD-RI dengan kementerian secara tegas Rafly Kande menolak adanya fee proyek dalam pelaksanaan program kerakyatan, ” tukasnya.
Menurutnya kedekatan Rafly Kande dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan juga memiliki relasi internasional (luar negeri) yang dapat dijadikan kekuatan untuk membangun Aceh Selatan ke depan. Sementara itu diyakininya Rafly mampu menjadi perekat segenap elemen masyarakat Aceh Selatan dengan mengesampingkan isu suku dan ras.
“Kami kalangan muda yang kini berada diperantauan siap turun ke daerah untuk memenangkan Rafly Kande pada pilkada 2018 dan juga siap untuk mengawal kepemimpinan (control sosial pemerintahan) beliau jika diberi amanah oleh masyarakat nantinya,” pungkasnya.
