ACEH TIMUR | MA — Pengelolaan anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Aceh Timur menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut diduga dimonopoli oleh media tertentu yang memiliki kedekatan dengan Bupati setempat, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan keadilan dalam penggunaan dana publik.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua I Persatuan Wartawan Aceh Timur (PESWAT) Hasballah Kadimin, Selasa, (16/9/2025)
Hasballah menyebutkan, ada beberapa media yang disebut-sebut memiliki hubungan erat dengan Bupati Aceh Timur mendapatkan porsi besar dalam pembagian anggaran publikasi. Kondisi ini dinilai tidak sehat bagi perkembangan pers di daerah tersebut karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap media lain yang juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mencurigai adanya ketidakterbukaan dalam proses pengalokasian anggaran publikasi oleh Dinas Kominfo.
“Kami melihat ada dugaan monopoli dalam pengelolaan anggaran publikasi. Proses pengalokasian seharusnya dilakukan secara transparan dan adil, bukan hanya berpihak pada media tertentu saja,” ujarnya.
Hasballah menilai praktik semacam ini dapat membatasi kebebasan pers dan merugikan media lain yang juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Menurutnya, bila anggaran hanya difokuskan pada media tertentu, maka kualitas dan keragaman informasi yang diterima masyarakat pun bisa terpengaruh.
“Kalau pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran kepada media tertentu, maka keragaman informasi bisa berkurang. Padahal, masyarakat berhak memperoleh informasi yang berimbang dari berbagai sumber,” tambahnya.
Sebagai pendiri PESAWAT, Hasballah berharap agar seluruh insan pers dan pemangku kepentingan dapat mendesak Dinas Kominfo Aceh Timur untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran publikasi. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap distribusi anggaran agar tidak terjadi praktik monopoli.
“Kita berharap proses pengalokasian anggaran dilakukan secara adil dan terbuka, sehingga semua media memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini diperlukan investigasi dan pengawasan ketat agar pengelolaan anggaran publikasi benar-benar profesional serta bebas dari intervensi politik,” tegasnya.
Hasballah menambahkan, transparansi pengelolaan anggaran publikasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, dana publik seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan demi kepentingan kelompok tertentu.
“Ini persoalan serius. Jika tidak segera dibenahi, maka dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Anggaran publik adalah amanah yang harus dikelola secara bijak, profesional, dan untuk kepentingan bersama,” tutup Hasballah.(Haskad)
