BANDA ACEH (MA)— Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyiapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelamatan Generasi Aceh sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Rancangan qanun tersebut ditetapkan sebagai salah satu usul inisiatif DPRA dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Senin, 22 Juni 2026. Wakil Ketua Komisi VI DPRA, Ihya Ulumuddin, menjelaskan substansi rancangan qanun tersebut pada Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Ihya, rancangan qanun itu bertujuan merumuskan berbagai persoalan yang dihadapi generasi Aceh sekaligus menentukan langkah untuk mengatasinya. Perkembangan teknologi digital dinilai membawa peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat.
Rancangan qanun tersebut merupakan salah satu dari tiga rancangan qanun inisiatif DPRA yang disetujui dalam rapat paripurna. Dua lainnya yakni Rancangan Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam melalui Pembelajaran Ilmu Fardhu Ain dan Baca Tulis Al-Qur’an dalam Pendidikan Aceh serta Rancangan Qanun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pembentukan qanun penyelamatan generasi diarahkan untuk menjadi landasan kebijakan dalam menghadapi persoalan generasi muda. Isu yang menjadi perhatian antara lain pengaruh negatif ruang digital, persoalan sosial, narkotika, judi online, degradasi moral dan persoalan kesehatan generasi.
DPRA menilai perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru bagi generasi muda sehingga diperlukan regulasi khusus.
DPRA menjadikannya sebagai rancangan qanun usul inisiatif, setelah melalui pengkajian dan pembahasan sebelum disetujui dalam rapat paripurna. (R/Muktarrudin)
Penulis : Muktarrudin
Editor : Sayed Fauzi
