BANDA ACEH | MA — Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, memanfaatkan pertemuannya dengan Menteri dalam negeri (Mendagri) pada Senin (6/7) malam untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Aceh akibat bencana hidrometeorologi. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang agenda Mendagri meninjau langsung Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Aceh Tengah pada Selasa (7/7).
Dalam pertemuan tersebut, Salihin menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya terbatas pada Jembatan Enang-Enang, tetapi juga menyangkut kerusakan jalan, jembatan, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya akibat banjir bandang serta longsor, terutama di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya Jembatan Enang-Enang. Masih banyak kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Kami berharap seluruhnya dapat menjadi prioritas penanganan,” ujar Salihin.
Salihin yang merupakan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan telah dua periode dipercaya masyarakat Dataran Tinggi Gayo menjadi anggota DPRA mengatakan, pemulihan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Menurutnya, kerusakan infrastruktur telah menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik di sejumlah wilayah terdampak.
