Ia menilai, ketimpangan tersebut semakin tidak relevan jika melihat realitas politik elektoral di Kabupaten Bireuen. Dalam sejumlah kontestasi politik terakhir, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg), Partai Aceh justru mengalami kekalahan di daerah tersebut.
“Pada Pilkada dan Pileg, suara Partai Aceh, termasuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Aceh, kalah di Bireuen. Tapi ironisnya, unsur pimpinan DPRA justru didominasi dari daerah itu,” ujarnya.
Menurut Arifin, kondisi ini tidak hanya janggal secara politik, tetapi juga berpotensi memicu kecemburuan antarwilayah serta melemahkan kepercayaan publik terhadap DPRA sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Lebih lanjut, ia mendesak Muzakir Manaf atau Mualem selaku Ketua Partai Aceh sekaligus tokoh sentral politik Aceh untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Ketua DPRA saat ini. Selain persoalan dominasi wilayah, Arifin juga menyoroti kepemimpinan ketua DPRA yang dinilai kerap memicu kegaduhan.
“Ketua DPRA sekarang ini sering membuat suasana tidak kondusif. Bukan menyejukkan, tapi justru memperkeruh dinamika politik Aceh,” katanya.
Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, DPRA berisiko kehilangan legitimasi moral di mata rakyat Aceh. Menurutnya, pembenahan kepemimpinan merupakan langkah penting untuk mengembalikan marwah dan wibawa lembaga legislatif Aceh.
