Blang Pidie (ADC)- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh Barat Daya, meminta pihak Kepolisian daerah (Polda) Aceh melalui Direktur reserse kriminal khusus (Dirreskrimsus), Kombes Pol T Saladin, agar segera menuntaskan proses hukum terhadap Dirut PT Bumides Nisami Indonesia Munirwan, atas dugaan penjualan benih padi IF8 tanpa label atau sertifikat hak milik.
Permintaan ini disampaikan Ketua DPD Forkab Aceh Barat Daya, Zainal Erfin alias Cek Neng, kepada media mediaaceh.co.id, Kamis 1 Agustus 2019 Via WhatsApp.
Cek Neng mengatakan, Munirwan dinilai telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang pertanian.
Cek Neng juga menyebutkan, penjualan benih padi tanpa label atau sertifikat menurut Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan), Prof Erizal Jamal, merupakan tindakan yang tidak boleh dianggap sepele dalam proses penegakan hukum.
“Resikonya akan berdampak luas terhadap kelangsungan hidup petani, karena benih padi merupakan fondasi pertanian, sehingga diatur ketat oleh aturan main,” katanya mengutip pendapat Prof Erizal.
Cek Neng juga menyarankan kepada para petani, agar membeli benih padi unggul bersertifikat, dan jangan tergiur iming iming yang tidak jelas dari benih yang belum dilepas secara resmi.
“Oleh karena itu, DPD Forkab Aceh Barat Daya meminta Polda Aceh untuk dapat melanjutkan dan menuntaskan kasus hukum yang menjerat Dirut PT Bumides Nisami Indonesia. Jika tidak, maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” pintanya.
Selain itu, Cek Neng juga menambahkan, demi tegaknya keadilan dan hukum di Indonesia, Forkab Aceh Barat Daya meminta Kepolisian Polda Aceh, untuk segera menuntaskan kasus Dirut PT Bumides Nisami Indonesia, dalam perkara penjualan benih padi IF8 tersebut.
“Jika tidak segera dituntaskan, maka dikhawatirkan penegakan hukum di Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Ketua DPD Forkab Aceh Barat Daya. (Ahmad Fadil)
