Politisi nasional yang duduk di DPD RI dua periode, 2014–2019 dan 2019–2024 ini menilai, ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan MoU berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah rakyat Aceh. Ia mengingatkan bahwa perdamaian tidak boleh sekadar diperingati setiap tahun, melainkan harus diwujudkan melalui keadilan dan pemenuhan semua butir kesepakatan.
“Kalau dasar hukumnya saja tidak disebut, bagaimana mungkin rakyat percaya? Perdamaian Aceh harus dijaga dengan keadilan, bukan sekadar seremoni. Jangan biarkan MoU Helsinki hanya tinggal nama,” pungkasnya.
MoU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Finlandia antara Pemerintah RI dan GAM. Kesepakatan itu berhasil menghentikan konflik bersenjata selama lebih dari 30 tahun. Namun, dua puluh tahun berlalu, Fachrul Razi menegaskan rakyat Aceh masih menunggu bukti nyata bahwa janji perdamaian benar-benar ditepati. (MU)
