Banda Aceh (MA) — Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan tersebut disampaikan sebagai respons atas masih belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.
Menurut Armen Desky, hingga saat ini distribusi Dana Otsus Aceh dinilai belum optimal dan cenderung tidak merata. Ia menilai alokasi anggaran yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan justru lebih banyak terserap pada kepentingan kelompok tertentu, sehingga belum menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah tengah dan tenggara Aceh, khususnya kawasan ALA.
“Ketimpangan ini nyata dirasakan masyarakat. Dana Otsus seharusnya menjadi solusi pemerataan, namun dalam praktiknya belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, pemekaran wilayah menjadi langkah strategis untuk memastikan distribusi anggaran lebih adil dan tepat sasaran,” ujar Armen dalam keterangannya Selasa (28/04/2026).
Selain persoalan Otsus, Armen juga menyoroti implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai belum merata. Program yang digagas oleh Irwandi Yusuf tersebut, lanjutnya, sejatinya merupakan terobosan penting dalam pelayanan kesehatan dan bahkan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan.
