“Yang ditagih masyarakat adalah konsistensi. Jangan sampai yang disampaikan ke publik berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Kalau ucapan dan kebijakan tidak berjalan searah, maka kepercayaan publik akan terkikis,” ujarnya.
Nasir menegaskan, setiap pernyataan bupati merupakan sikap resmi pemerintah daerah sehingga memiliki konsekuensi politik, administratif, dan moral.
Menurutnya, ucapan seorang bupati bukan sekadar retorika, tetapi adalah komitmen pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau akhirnya fakta menunjukkan hal berbeda, publik tentu berhak mempertanyakan mana yang sebenarnya harus dipercaya, pernyataan atau kenyataan,” kata Nasir.
Ia meminta Bupati Aceh Selatan menjelaskan secara terbuka mengapa pengadaan yang sebelumnya disebut ditunda akhirnya tetap dilaksanakan.
Menurutnya, apabila memang terjadi perubahan kebijakan, pemerintah harus menyampaikan kapan keputusan itu berubah, siapa yang memutuskan, dan apa dasar hukumnya.
“Jangan biarkan publik menebak-nebak. Pemerintah harus menjelaskan secara terang agar tidak muncul kesan bahwa pernyataan penolakan hanya menjadi pencitraan, sementara kebijakan yang dijalankan berbeda,” ujarnya.
Nasir menambahkan, konsistensi antara ucapan, sikap, dan tindakan merupakan fondasi utama pemerintahan yang akuntabel.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
