ARMIA PAHMI DI GARIS DEPAN

Pemerintah daerah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya hilang atau rusak berat. Namun persoalan tidak berhenti pada distribusi bantuan.

KONTROVERSI TMK DAN PERUBAHAN REGULASI

SALAH satu sumber keresahan warga adalah status Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) yang muncul dalam pendataan awal. Sejumlah rumah yang terdampak lumpur dan kerusakan struktural ringan tidak masuk kategori penerima bantuan.

Armia menjelaskan, format pendataan awal yang digunakan merujuk pada skema verifikasi BNPB yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan karakter kerusakan rumah akibat banjir bandang di Aceh Tamiang.

Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat dan berujung pada terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Banjir Bandang.

Dalam pedoman terbaru itu, rumah yang terdampak lumpur setinggi 20 sentimeter kini masuk kategori rusak ringan. Dokumentasi menyeluruh [foto depan, belakang, kiri, kanan, hingga lingkungan sekitar] menjadi syarat wajib agar bantuan tepat sasaran.

“Bagi masyarakat yang masih berstatus TMK, segera laporkan kepada Datok Penghulu. Tim verifikasi akan turun langsung. Saya pastikan seluruh masyarakat akan mendapatkan haknya sesuai ketentuan,” tegasnya.

SKEMA BANTUAN DAN MEKANISME PENGAWASAN

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya