Maka, masih tersisa ratusan milyar Doka yang dapat dimanfaatkan maksimal oleh pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana.
Para pendemo juga menyatakan, rakyat juga sangat berharap Pj Gubernur mengamankan hal ini, Pokir dewan ditiadakan dulu pada tahun anggaran 2024 dan dialihkan untuk penanganan banjir Aceh secara terintegrasi.
Dalam aksi demo, mereka juga mengeluarkan lima point pernyataan sikap antara lain, meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat. Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui qanun Aceh harus direalisasikan.
Berikutnya, secara tegas meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang JKA 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
Ketiga, mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pokir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh.
Ke-empat, meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi berupa pergub saja.
