Di sisi lain, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh lebih dari Rp. 103 Triliun, namun penanganan banjir maupun kemiskinan masih belum terjawab.
Hal ini dikarenakan belum membaiknya tata kelola Doka Aceh selama ini, sehingga masih dominan sebatas dinikmati kalangan elit politik semata.
Menurut mereka, tahun anggaran 2023 dari Rp 3,9 Triliun Otsus Aceh serapan pokir anggota DPRA terlalu tinggi mencapai Rp 1,6 Triliun.
“Namun faktanya sangat minim digunakan untuk kebutuhan penanganan banjir,” kata pendemo.
Justru mirisnya lagi, selama ini kelihatan terlalu banyak diperuntukkan untuk kegiatan seremonial, event-event dan kegiatan normatif lainnya yang berpotensi untuk meraup pundi-pundi dan laba. Tercatat lebih Rp. 200 Miliar anggaran Pokir DPRA justru hanya dipergunakan untuk program reguler dinas seperti pengadaan alat pelatihan, pengadaan mobiler dan lain-lain.
Disebutkan, pada tahun 2024 ini dari Rp. 3,3 Triliun Doka, setelah dikurangi pembagian dana transfer doka kabupaten/kota 40%, dikurangi dengan kegiatan bersama provinsi dan kabupaten/kota, pembayaran utang JKA 2023 sebesar Rp 482 M dan pembayaran JKA 2024 sebesar lebih Rp. 752 M bahkan masih adanya sisa hutang program multiyears yang harus diselesaikan Pemerintah Aceh.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
