Aceh Masih Miskin?

Usman Lamreueng

Banyak sektor yang ingin dikembangkan pemerintah Aceh, diantaranya adalah membuka lapangan kerja, dengan membuka Kawasan Indutri Aceh (KIA) di Ladong Aceh Besar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Destinasi Wisata Bahari, Badan Pengelolaan Migas Aceh dan berbagai program lainnya.

BACA JUGA...  Pengelolaan Birokrasi Aceh Besar Dinilai Bermasalah, Dampaknya Bisa Ganggu Kebijakan Anggaran

Berbagai pengembangan kawasan disektor tersebut di atas, ditambah dengan kewenangan kekhususan Aceh, namun ironisnya sampai saat ini, Aceh belum mampu keluar dari kemiskinan dan belum sepenuhnya yang ingin di capai mampu direalisasikan, belum berdampak pada pertumbuhan di sektor industri, pertambangan, minyak dan gas, pelabuhan bebas sabang, destinasi wisata dan lainnya.

BACA JUGA...  Dengan Potensi Migas Aceh, Masyarakat Dapat apa?

Sepertinya banyak program-program yang dicetuskan Pemerintah Aceh lebih hanya pada slogan, serimonial formal, popularitas dan simbolis saja. Sangat di sanyangkan, seperti Kawasan Industri Aceh (KiA) Ladong Aceh Besar, sejak tahun 2019 diresmikan oleh Plt Gubernur Nova Iriansyah saat itu, hingga sekarang belum ada satupun indutri yang berjalan.

Malah lebih parah lagi, KIA sudah jadi besi tua dan kawasan industri kosong tanpa aktivitas industri. Dulu memang sudah ada yang berkeinginan berinvestasi dan mengelola Kawasan Industri Aceh (KIA) oleh Ismail Rasyid putra Aceh, namun akibat belum beresnyan berbagai kebutuhan dasar, akhirnya PT Trans Continent angkat kopor dari KIA.