“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Kenapa? Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya.”
[Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian]
LUMPUR belum benar-benar mengering di Aceh Tamiang. Ia masih menempel di dinding kantor pemerintahan, mengendap di sudut ruang kerja, dan mengunci aktivitas pelayanan publik.
Di balik genangan yang tersisa, ada denyut birokrasi yang tersendat, keputusan yang tertunda, dan hak-hak warga yang belum sepenuhnya kembali.
Di titik inilah ukuran kehadiran negara diuji—bukan oleh retorika, melainkan oleh kerja nyata.
Senin pagi, 5 Januari 2026, di Perempatan Kantor PUPR Kabupaten Aceh Tamiang, negara datang dengan barisan rapi, seragam praja, dan satu pesan tegas: pemerintahan harus hidup kembali agar masyarakat bisa bangkit.
PIMPIN APEL
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung apel pelepasan ribuan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang ditugaskan membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Aceh Tamiang. Ia didampingi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Apel tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE, Danrem 011/Lilawangsa Ali Imran, serta jajaran pejabat Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian UMKM. Dari unsur daerah, hadir Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, MH, bersama para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
