Sebanyak 1.132 personel dikerahkan dalam misi ini. Mereka terdiri atas 863 Praja IPDN dan sisanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Dalam Negeri. Para praja telah berada di Aceh Tamiang sejak Minggu, 4 Januari 2026, datang dalam tiga kloter berbeda. Masa tugas mereka ditetapkan selama satu bulan penuh, sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Dalam penjelasannya, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penugasan ini bukan keputusan administratif semata. Berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, ia melihat kondisi pemerintahan Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih.
Kantor bupati dan sejumlah kantor perangkat daerah masih dipenuhi lumpur, membuat aktivitas pemerintahan berjalan tersendat.
Bagi Tito, pemulihan pemerintahan adalah indikator paling mendasar dari kebangkitan daerah pascabencana. Tanpa birokrasi yang bekerja normal, koordinasi lumpuh, keputusan tertahan, dan pelayanan publik terhambat.
Pernyataan itu mencerminkan pendekatan yang sangat struktural. Pemerintahan diposisikan sebagai poros pemulihan, bukan sekadar pelengkap setelah bantuan kemanusiaan. Karena itu, fokus utama Praja IPDN diarahkan pada satu titik krusial: membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan.
