IDI | MA — Harapan akan perubahan positif di tubuh birokrasi pendidikan Aceh Timur kini mulai terkubur dalam kepiluan. Alih-alih menjadi motor penggerak kemajuan dan reformasi pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Timur justru disebut telah berubah menjadi panggung kekuasaan otoriter di bawah kendali Bustami, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.
Gaya kepemimpinan satu arah yang menutup ruang kritik dan dialog konstruktif kini mulai menuai kecaman luas. ASN, aktivis, bahkan kalangan jurnalis mulai menyuarakan keprihatinan atas situasi yang dinilai telah melenceng jauh dari semangat pelayanan publik. Dalam kurun waktu belum genap enam bulan menjabat, Bustami dinilai lebih mengedepankan loyalitas pribadi ketimbang profesionalisme birokrasi.
Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah pemindahan sepihak terhadap seorang ASN berinisial MW. ASN yang dikenal vokal itu mempertanyakan keberadaan salah satu rekan kerjanya yang diduga tidak pernah hadir di kantor selama hampir dua tahun. Alih-alih mendapat apresiasi karena berani bersikap disiplin, MW justru ‘dihukum’ dengan dimutasi ke daerah terpencil, Kecamatan Sungai Raya.
Ironisnya, ASN ‘hantu’ yang nyaris dua tahun mangkir tetap duduk manis di posisinya tanpa sanksi apapun. Sumber internal menyebut bahwa pegawai tersebut memiliki kedekatan khusus dengan Bustami. Jika benar demikian, maka praktik nepotisme telah terjadi secara terang-terangan di dalam institusi pendidikan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
