Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sudah menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam tata kelola pemerintahan.?
LANGSA | mediaaceh.co.id – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, Jeffry Sentana – M. Haikal, hingga kini masih menunggu kejelasan pelantikan.
Seharusnya, proses ini berjalan mulus sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), bukan malah tersandera oleh kekacauan di DPRK Langsa yang kehilangan arah sejak dilantik pada 2 Oktober 2024.
Dinamika politik di DPRK Langsa justru lebih mirip panggung sandiwara. Alih-alih membahas kepentingan rakyat, mereka lebih sibuk bernegosiasi kursi kekuasaan.
Pemicunya adalah kegagalan pengesahan Tata Tertib (Tatib) DPRK Langsa, yang membuat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tak bisa terbentuk.
Rapat paripurna pembentukan AKD yang digelar pada Senin, 24 Maret 2025 pun berakhir tanpa hasil.
Fraksi-fraksi justru terlibat perang urat saraf demi kepentingan masing-masing.
Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi manuver politik brutal yang menghambat jalannya pemerintahan.
Dualisme Tatib dan Keserakahan Melvita Sari
Kisruh ini bermula dari pelantikan anggota DPRK Langsa periode 2024-2029. Sejak itu, parlemen ini seperti kehilangan arah.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
