Langsa dalam Cengkraman Kartel Politik?
Ketua DPRK Langsa dan koalisi Langsa Juara tampaknya bermain api.
Kubu ini diduga ingin memastikan bahwa semua alat kelengkapan dewan diisi oleh orang-orang mereka sebelum meloloskan pelantikan Jeffry Sentana.
Ini bukan lagi soal politik sehat, melainkan soal kerakusan. Jika AKD belum terbentuk, maka Jeffry Sentana tidak bisa dilantik.
Dan jika pelantikan tertunda, maka Langsa tetap dalam kendali Pejabat (Pj) Wali Kota Syaridin—yang kini menjadi target tekanan dari berbagai pihak.
Syaridin sendiri berada dalam posisi sulit. Ia tak memiliki kewenangan penuh, tetapi tetap harus menjalankan roda pemerintahan.
Sementara itu, DPRK Langsa terus bermain sandiwara, seolah-olah mereka bisa memperpanjang kekacauan ini selama mungkin demi kepentingan mereka sendiri.
Yang lebih mencengangkan, APBK 2025 sudah disahkan tanpa melibatkan wali kota definitif.
Ini berarti, anggaran untuk program pembangunan sudah ditentukan oleh dewan yang belum memiliki AKD sah.
Bagaimana bisa kebijakan sepenting ini diambil tanpa kejelasan arah pemerintahan?
Di tengah carut-marut ini, muncul narasi bahwa pelantikan Wali Kota Langsa harus menunggu instruksi dari Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 80/2024.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
