Padahal, sesuai UUPA, pelantikan kepala daerah di Aceh harus mengikuti aturan khusus yang berlaku di provinsi ini.
Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sudah menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan kata lain, pelantikan kepala daerah di Aceh tidak boleh mengikuti aturan umum yang berlaku di provinsi lain.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Pemerintah Aceh sudah berada di posisi yang benar.
Mereka menegaskan bahwa pelantikan Jeffry Sentana harus dilakukan segera sesuai dengan UUPA.
Pemerintah Aceh juga menolak segala bentuk intervensi yang dapat menghambat proses demokrasi di daerah ini.
Dalil hukumnya jelas; Pasal 67 UUPA menyatakan bahwa pengangkatan dan pelantikan kepala daerah di Aceh memiliki mekanisme tersendiri.
Pasal 269 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa peraturan khusus seperti UUPA memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah yang bersifat umum.
Dengan dasar hukum ini, alasan DPRK Langsa untuk menunda pelantikan dengan dalih menunggu aturan dari Jakarta adalah absurd. Ini bukan soal aturan, ini soal kepentingan politik segelintir orang.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
