Kisruh ini hanya akan semakin memperburuk kondisi Kota Langsa. Publik sudah muak dengan sandiwara politik yang dimainkan oleh Ketua DPRK Langsa dan kubu Langsa Juara.
Jika parlemen tidak segera menyelesaikan persoalan AKD dan Tatib, maka ketua telah gagal menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat, maka parlemen bukan lagi rumah rakyat, melainkan sarang kepentingan keluarga.
Langsa butuh kepemimpinan yang sah, bukan tarik-menarik kepentingan.
Jika Ketua DPRK Langsa terus bermain politik kotor, maka mereka harus bersiap menghadapi perlawanan rakyat. [Umar Hakim].
