Penyebab utamanya adalah terhambatnya pengesahan Tatib DPRK, yang seharusnya menjadi dasar kerja legislatif.
Pada 7 November 2024, Tim Perumus sebenarnya telah menyelesaikan rancangan Tatib dan menyerahkannya kepada Ketua DPRK, Melvita Sari.
Namun, alih-alih memprosesnya sesuai prosedur, Melvita justru diduga mengubah isi rancangan tersebut tanpa koordinasi dengan Tim Perumus sebelum mengirimkannya ke Pemerintah Aceh.
Akibatnya, terjadi dualisme pengajuan rancangan Tatib pada 12 November 2024: Wakil Ketua I DPRK Langsa, Burhansyah, mengirimkan rancangan Tatib hasil Tim Perumus ke Pemerintah Aceh.
Dan 13 November 2024: Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, mengirimkan rancangan versinya sendiri, yang diduga telah dimodifikasi sesuai kepentingan politiknya.
Kondisi ini membuat Biro Hukum Pemerintah Aceh menolak memproses fasilitasi Tatib DPRK Langsa karena ada dua dokumen berbeda dengan nomor agenda yang sama.
Tanpa Tatib yang sah, DPRK Langsa tidak bisa membentuk AKD, yang berarti fungsi legislatif lumpuh total.
Melvita Sari, yang juga adik kandung dari Wali Kota terpilih Jeffry Sentana, kini menjadi pusat perhatian.
Apakah ini murni soal prosedural, atau ada kepentingan lebih besar yang sedang dimainkan?
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
