“Kami mengingatkan dan mendesak Sesuai Tugas dan Tanggung Jawab Ketua DPRK dengan Komisi 3 sebagai fungsi pengawasan dan kami ingatkan Kepada PJ Bupati Atam segara Respon sesuai keberadaan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD yang telah dibentuk masa Bupati Mursil, SH,” Pungkasnya.
KUALASIMPANG | mediaaceh.co.id – Forum Corporate Social Responsibility (F-CSR) Aceh Tamiang desak ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang segera disposisikan rencana pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Berkaitan dengan permasalahan kerja sama Pengelolaan 31 Sumur minyak Wilayah SKT-BT PT. Pertamina EP Rantau, antara BUMD PT. Kualasimpang Petrolium (PT KSP) dengan PT Labang Donya Perkasa (PT LDP) yang melahirkan PT. Tamiang Raya Energi (PT. TRE) sebagai operator dan tidak lain para Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi adalah gabungan dan perwakilan dari kedua Badan Usaha ini.
Begitu penegasan Ketua F-CSR Aceh Tamiang. Sayed Zainal. M, SH pada mediaaceh.co.id. Kamis, 1 Agustus 2024 di Kualasimpang. Dikatakan lagi bahwa; Dalam surat tertanggal 19 Juli 2024, nomor: 020/PRDP/VII/24, F-CSR dalam surat permohonan RDP tersebut meminta untuk segera diagendakan.
Sehingga beberapa persoalan itu akan terbuka dan mencari jalan keluarnya, mengingat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk untuk kepentingan Daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
