Seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ternyata sumber-sumber ini sama sekali belum mendatangkan PAD, bahkan Perusahaan mitra BUMD menyatakan mengalami kerugian, sumber menyebut baru 1 sumur yang dikelola. Lalu bagaimana dengan 30 Sumur lainnya?.
Beberapa alasan yang disampaikan oleh Ketua Forum CSR dalam surat tersebut, agar segara dilakukan RDP sebagai masukan dan pertimbangan untuk Ketua DPRK serta Komisi 3 yang terkait;
1. BUMD Kwalasimpang Petrolium belum pernah melakukan RUP S sampai saat ini setelah ada MOU Kerja sama dengan PT Labang Donya Perkasa yang mereka ini telah melahirkan anak perusahaan sebagai operator PT Tamiang Raya Energi
2. Perjanjian mana yang dipakai untuk bagi hasil daerah, antara BUMD KSP dengan PT Labang Donya Perkasa? apakah 51% dengan 49% atau 85% dengan 15 %, berapa sesungguhnya dan berapa hak Tanggung Jawab sosial (CSR)-nya.
3. Apa yang sudah dilakukan TIM Pelaksana monitoring dan Evaluasi untuk menilai Kinerja BUMD ini sesuai SK BUPATI NO 184/2022 (Masa Bupati Mursil, SH ) dan SK Nomor 45/338/2023, masa PJ Pak Meurah Budiman.
Apakah ada hasil Evaluasi dari tim ini yg bisa. dipertanggung jawab ke Pemerintah dan Publik, apalagi pelaksanaan Pengelolaan minyak oleh telah mengalami kerugian
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
