Namun demikian, masih terdapat satu lokasi yang direncanakan untuk pembangunan sekitar 80 unit rumah yang hingga kini masih menunggu kepastian lahan.
Menurut Riki, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
“Pak Bupati telah memastikan bahwa lokasi tersebut segera ditetapkan sehingga pembangunan sekitar 80 unit rumah dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” katanya.
Selain persoalan lahan, Kementerian PKP juga menemukan adanya perbedaan data kebutuhan rumah antara usulan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan data yang menjadi acuan pemerintah pusat.
Pemkab Aceh Tengah mengusulkan kebutuhan sebanyak 622 unit rumah, sedangkan Kementerian PKP saat ini hanya dapat mengakomodasi 533 unit berdasarkan dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rendup) serta hasil Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana).
Selisih sekitar 90 unit rumah tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan penyesuaian data.
“Apabila nantinya data Jitupasna telah diperbarui dan menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, maka sekitar 90 unit rumah yang belum terakomodasi berpeluang dibangun pada tahun anggaran 2027,” jelasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
