Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, mengatakan Hari Keadilan Ekologis bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang refleksi terhadap kondisi lingkungan hidup yang terus menghadapi tekanan akibat kebijakan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan.
“Keadilan ekologis adalah perjuangan untuk memastikan bahwa rakyat memiliki hak atas tanah, air, udara bersih, dan lingkungan hidup yang sehat. Selama ruang hidup rakyat masih dirampas dan alam terus dieksploitasi, maka perjuangan keadilan ekologis belum selesai,” kata Ahmad Shalihin, pada media lewat siaran persnya, Ahad (21/9).
Di Aceh, WALHI Aceh mencatat persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terus menjadi salah satu ancaman terhadap lingkungan. Hingga pertengahan 2026, WALHI Aceh mencatat luas kerusakan akibat PETI mencapai lebih dari 8.550 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten, termasuk kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan bentang alam Ulu Masen.
Selain PETI, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ekspansi industri ekstraktif, konflik agraria, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan juga disebut masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian yang adil bagi masyarakat terdampak.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
