Pelaku Usaha di Aceh Wajib Memiliki sertifikasi Halal

example banner

 63 total views,  1 views today

Oleh : Mukhsin Rizal. S.Hum., M.Ag., M.Si

banner 325x300

Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh adalah melindungi masyarakatnya dari mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan serta mengunakan kosmetik, produk kimia, biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari’ah oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Tujuan sertifikasi itu sendiri perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk Halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam menjamin ketersediaan dan keberadaan konsumsi yang halal perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan kepada Pelaku Usaha.

Untuk Efektifitas pelaksanaan tersebut diperlukan kerjasama yang baik, serta menjadikan sertifikasi produk halal sebagai salah satu syarat penting dalam pengurusan izin usaha di Aceh.

Dalam Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai dengan pemasaran, Artinya seluruh tahapan haruslah dapat dipastikan benar-benar halal.

Kesadaran memproduksi produk halal tentunya harus meudarah asoe (red berdarah daging) dalam masyarakat kita khususnya pelaku usaha.

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 8/2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) mengklasifikasikan bahwa penentuan kualifikasi Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal menarik lainnya, pada pasal 8 ayat (4) menjelaskan bahwa setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

Sedangkan dalam hal Pengawasan terhadap Produk Halal, dilakukan mulai dari asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani atau nabati, obat-obatan dan Kosmetika, produk mikrobial dan penggunaannya.

Kemudian penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil, hasil tanaman pangan dan holtikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan, asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

Adapun pada pasal 10 dijelaskan bahwa Penataan dan pengawasan Produk Halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.

Penataan dan Pengawasan dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. Keanggotaan LPPOM MPU Aceh melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal yang terdiri dari unsur SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro, kesehatan, pertanian dan tanaman pangan, kelautan dan perikanan, syariat Islam.

Selain SKPA teknis tim berikutnya terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepolisian Daerah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Adapun tugas Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Selain pembinaan, tim juga dapat mengambil tindakan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan besar ini bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi, memakai produk halal agar keberkahan dari allah subhanahuwataala datang dalam setiap hari hari yang kita lalui

LPPOM MPU Aceh memiliki tugas besar dan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh.

Kehadiran LPPOM MPU Aceh juga di sertai dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.

Secara khusus penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh yang diberi tugas Pertama pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal, Kedua pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, ketiga melakukan sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha, keempat melakukan Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal, kelima mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal dan keenam membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPPOM MPU Aceh berwenang merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH, mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi, menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk, mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala, mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan, mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal, melaksanakan pengawasan terhadap SJPH, menetapkan bentuk logo Halal Aceh. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan SJPH, melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha, melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh dan menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Dalam pelaksanaan tugasnya LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam hal standarisasi halal, penyelenggaraan SJPH, penetapan fatwa, sertifikasi auditor halal dan pemeriksaan produk.

Untuk diketahui oleh para pelaku Usaha bahwa dalam memproduksi dilarang mengunakan bahan baku yang haram baik itu untuk Bahan baku utama, bahan tambahan dan bahan penolong.

Adapun bahan baku yang tidak halal dan dilarang untuk digunakan meliputi bahan baku dari hewani, nabati dan kimiawi yang semuanya diharamkan.

Kalau Bahan baku hewani yang diharamkan meliputi bangkai, darah, babi dan anjing, hewan lainya yang diharamkan dalam Islam; dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan Bahan baku nabati yang diharamkan meliputi bahan baku yang bernajis, bahan yang memabukkan, bahan yang memudharatkan dan bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Begitupun dengan bahan baku kimiawi yang diharamkan adalah berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Dalam membuat sebuah produk dan kita mengunakan bahan baku yang berasal dari hewani maka hewan tersebut harus memenuhi kategori halal.

Jika bahan baku hewani olahan dalam kemasan maka harus memiliki logo halal resmi atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya dan jika tidak memiliki logo halal atau dokumen resmi maka tidak dijamin halal. Begitu juga dengan bahan bakunya dari unsur nabati.

Jika produk berasal dari Bahan baku hewani atau bahan baku nabati yang melibatkan mikrobial, maka harus melalui proses dan media tumbuh yang halal.

Apabila produk yang mempergunakan bahan baku hewani, maka harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.

Khusus untuk penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi atau dilakukan oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Adapun alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.

Alat wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut. Begitupun tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal. Begitu juga dengan bahan baku nabati dan Bahan dengan Proses Kimia, Proses Biologik, dan Proses Rekayasa Genetik sangat dilarang mengunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Jika semua unsur telah terpenuhi maka para pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

Setelah itu, Auditor LPPOM MPU Aceh akan memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dan dapat melakukan uji laboratorium kemudian Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

Setelah itu jika memenuhi unsur maka dikeluarkan sertifikat halal atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal dan diserahkan kepada Pelaku Usaha.

Masa berlaku sertifikat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan. Setelah itu, Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

Adapun kewajiban lain yang wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, mengangkat penyelia/pengawas produk halal pada perusahaannya, memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur, menjaga proses kehalalan produk, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh, memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Pada Pasal 35 Qanun 8/2016, Pelaku Usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal, mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Terhadap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, tidak di berikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha, atau denda administratif.

Untuk terlaksananya jaminan produk halal, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan khusunya dalam mengawasi Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar dengan melakukan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Terhadap masyarakat yang melapor, LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan

Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran maka pelaku tersebut dapat dituntut, adapun tuntutan terhadap pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,(dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana pelaku usaha beragama Islam.

Kehadiran produk halal di Aceh sangat menentukan suasana kehidupan masyarakat kedepannya, karena didalam Islam kehalalan itu sangat di perlukan agar terjaga seluruh apa yang di gunakan agar keberkahan senantiasa menyertai masyarakatnya.

Totalitas kebijakan terkait pelaksanaan syariat Islam telah tersusun, mulai dari kelembagaan keuangan syariah, tarbiyah, sistem jaminan produk halal dan kebijakan lainnya semoga kita semua bersedia mengikutinya.

Akhirnya tulisan ini hanya sebagai pengingat penulis dan bermanfaat bagi sidang pembaca khususnya pelaku usaha. Kepada allah kita mohon ampun.
Wallahualam bisawab.[]

Penulis : Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Iskandar Muda dan Magister Sejarah Tamaddun Islam Uin Ar Raniry Banda Aceh.

Laporan : Manyak

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...