Menurut WALHI Aceh, berbagai bencana ekologis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan telah menjadi ancaman nyata terhadap kehidupan masyarakat. Banjir, longsor, kekeringan hingga menurunnya kualitas kesehatan masyarakat disebut sebagai konsekuensi dari tata kelola sumber daya alam yang dinilai tidak berkeadilan.
Dalam peringatan HKE 2026, WALHI Aceh kembali menegaskan sejumlah prinsip Deklarasi Sumba. Di antaranya mengakui bumi dan seluruh ekosistemnya memiliki hak untuk hidup dan memulihkan diri, menjamin hak generasi mendatang untuk mewarisi lingkungan yang sehat dan layak huni, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan tidak dimonopoli segelintir elite.
WALHI Aceh juga mendorong agar masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam menentukan arah pembangunan, sekaligus melindungi hak masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan dan generasi muda sebagai penjaga ruang hidup.
Selain itu, WALHI Aceh menyerukan transisi energi yang adil, demokratis dan berpihak pada keselamatan lingkungan.
WALHI Aceh menilai keadilan ekologis perlu menjadi salah satu fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Aceh. Menurut mereka, keputusan pembangunan selama ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara biaya sosial dan ekologis ditanggung masyarakat.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
