BANDA ACEH | MA — Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh menggelar diskusi publik bertema “Potensi Jerat Pidana dalam Produk Jurnalistik” di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini membahas batas perlindungan hukum terhadap wartawan di tengah penerapan KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Diskusi tersebut dihadiri unsur pers, kepolisian, kejaksaan, akademisi, dan mahasiswa. Dipandu T. Maimun Umar, kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, yakni Brigjen Pol Dicky Sondani dari Divisi Humas Polri, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil, Penasihat PP FPRMI Untung Kurniadi, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dr. Yusrizal Hasbi.
Dalam diskusi itu, para narasumber menyoroti pentingnya menjaga kemerdekaan pers sekaligus memastikan produk jurnalistik tetap memenuhi ketentuan hukum dan kode etik profesi.
Perwakilan Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dicky Sondani, menegaskan bahwa pemberitaan yang dipersoalkan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, penanganan persoalan pers perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
