Ia juga mengingatkan wartawan dan editor agar cermat dalam menyusun berita, memeriksa fakta, serta memilih judul yang tidak menghakimi atau membentuk opini yang menyesatkan.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dr. Yusrizal Hasbi, menyoroti potensi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam UU ITE dan KUHP, khususnya ketika berhadapan dengan kritik publik dan dugaan ujaran kebencian.
Menurutnya, penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks pernyataan serta batas-batas kebebasan berekspresi. Karena itu, pemahaman hukum yang memadai dan penerapan standar jurnalistik secara konsisten menjadi hal penting bagi insan pers.
“Ketidakjelasan batas antara kritik dan ujaran kebencian berpotensi mengancam kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa melihat konteks. Karena itu, profesionalisme redaksi dan pemahaman hukum yang rinci sangat diperlukan,” tutur Yusrizal.
Diskusi ini digelar sehari setelah pelantikan pengurus FPRMI Aceh periode 2026–2029. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman insan pers mengenai aspek hukum produk jurnalistik sekaligus memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Melalui forum ini, FPRMI Aceh mendorong terbangunnya pemahaman bersama bahwa kemerdekaan pers dan penegakan hukum perlu berjalan beriringan, dengan tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tanggung jawab jurnalistik, dan kepastian hukum.(TMU)
