BANDA ACEH (MA) — Sehari sebelum debat, muncul pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa Pilkada Aceh berpotensi rawan dan membutuhkan tambahan pengamanan dari aparat, kata seorang pengamat politik Aceh Dr. Usman Lamreung,M. Si pada media lewat siaran persnya, Rabu, (20/11).
Usman menyebutkan, potensi kerawanan di setiap daerah memang bisa terjadi dengan skala rendah, sedang, atau tinggi, termasuk di Aceh.
Namun, katanya, aparat keamanan dipastikan sudah memetakan potensi ini dan menyiapkan langkah antisipasi.
Saat debat berlangsung, terjadi kericuhan yang bermula dari temuan alat bantu elektronik. Temuan ini sebenarnya sudah diingatkan oleh tim Paslon 02 kepada penyelenggara (KIP), tetapi respons KIP terkesan lambat, sehingga memicu protes, ungkapnya.
Akibat protes tersebut, lanjutnya, debat dihentikan sementara untuk memberi ruang bagi diskusi antara kedua tim dan KIP. Setelah mencapai kesepakatan, KIP menegaskan bahwa penggunaan alat elektronik dilarang dan menyatakan rencana untuk melanjutkan debat.
Namun, debat akhirnya dibatalkan oleh KIP dengan alasan waktu siaran langsung sudah habis. “Keputusan ini memicu ketidakpuasan dari tim Paslon 01, yang berujung pada ketegangan di lokasi,” ujarnya.
