UMK tak Sebanding, Enam Ratus Kaum Buruh Acam Gelombang Demo

Ketua SPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tedi Irawan, SH. tuntut UMK dinaikan.
example banner

 109 total views,  1 views today

[UMK tak Sebanding, Enam Ratus Kaum Buruh Acam Gelombang Demo]

banner 325x300

KUALASIMPANG (MA) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) dirasa tak sebanding terhadap usul kenaikan yang dianggap salahi mekanisme dan aturan Pengupahan Dewan, sebanyak 600 orang kaum buruh anggota; Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serukat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI), Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Acam turunkan gelombang demo.

Sejumlah kaum buruh anggota SPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Beraudiensi ke DPRK Aceh Tamiang, Jumat, 10 Desember 2021. Menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten.

Begitu penegasan ketua SPPP-SPSI Tedi Irawan pada mediaaceh.co.id di Karang Baru. Sabtu, 11 Desember 2021. Katanya; ancaman gelombang demo tersebut tidak main-main, sebab selama ini pemerintah tidak ada keberpihakan kepada kaum buruh.

“Itu kita tuntut karena UMK Aceh Tamiang rendah, makanya kita suarakan hal itu [karena hak buruh] kepada DPRK Aceh Tamiang, alhamdulillah diamini dan mereka [DPRK] mendukung penuh kenaikan tersebut. Kita audiensi ke DPRK Jumat, 10 Desember 2021 kemarin,” tegas Tedi.

Berkaitan dengan itu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sangat mendukung kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022 di Kabupaten itu.

Pimpinan DPRK dan Ketua Komisi IV, Miswanto, SH Mengamini permintaan kaum buruh, pada pertemuan bersama Pimpinan Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) dijajaran Pengurus Cabang Kabupaten Aceh Tamiang dan segenap Pengurus Unit Kerja (PUK) 20 perusahaan dan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Aceh Tamiang, Ir H. Muhammad Zein.

Audiensi Pengurus Cabang FSPPP-SPSI dan seluruh Pimpinan PUK SPPP-SPSI di Aceh Tamiang yang berlangsung di Kantor DPRK ini sebagai lanjutan dari pertemuan sehari sebelumnya antara Pengurus PC FSPPP-SPSI dengan Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten diruang keja Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH yang juga dihadiri Ketua DPRK, Supriyanto, ST.

Dari amatan media ini, selama dua hari pertemuan itu, para pihak pemilik kepentingan terlihat membicarakan terkait kenaikan UMK tahun 2022 mendatang pasca pembahasan persoalan upah oleh dewan pengupahan setempat.

Kata Tedi; audiensi ke Pimpinan dewan plus Ketua Komisi IV itu merupakan solusi terbaik dalam menyikapi suara dari buruh sebagai penangkal dilakukannya aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar segenap jajaran tingkat kepengurusan Unit kerja (PUK) pada Jumat kemarin.

“Rencana demo ini, tidak ada diboncengi oleh kepentingan politik apapun, tetapi murni suara hati seluruh buruh yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang agar UMK dinaikkan. Jadi ini murni masalah kepentingan upah buruh,” Tegas Tedi.

Berkaitan dengan hasil pembahasan awal dari segenap dewan pengupahan Kabupaten Aceh Tamiang ditetap dua opsi usulan UMK tahun 2022 yang di usulkan ke dewan pengupahan provinsi.

“Ternyata di provinsi tidak boleh diusulkan dua pilihan, jadi pihak provinsi menyurati Pak Bupati untuk menetapkan satu pilihan saja. Dan surat itu tidak ditembuskan ke dewan pengupahan kabupaten. Lalu diusulkan satu pilihan yang ada payung hukumnya,” ujar Ketua Dewan Pengupahan Aceh Tamiang Tamiang, Ir H. Muhammad Zein.

Karena usulan kedua yang dilayangkan ke dewan pengupahan provinsi tidak melibatkan dewan pengupahan kabupaten sesuai mekanisme, maka pihak Serikat Pekerja SPPP-SPSI merasa keberatan. Sehingga meminta untuk dibatalkan dan dilakukan pembahasan ulang sesuai prosudur.

Hal yang menjadi keberatan pihak SPPP-SPSI yang berukung memicu akan menggelar aksi unjukrasa itu akhirnya diserujui oleh ketua dewan pengupahan aceh tamiang untuk membatalkan usulan yang dianggap pihak serikat pekerja sesuai mekanisme serta dilakukan pembahasan kembali oleh dewan pengupahan.

Dalam audiensi pengurus SPPP-SPSI Cabang Kabupaten Aceh Tamiang dan seluruh PUK yang dibawahinya berkaitan dengan UMK tahun 2022, ternyata mendapat dukungan dari pimpinan DPRK dan Ketua Komisi IV, Miswanto, SH.

“Karena belum pernah ada terjadi dalam sejarah Kabupaten Aceh Tamiang ini, harga TBS mencapai 3 ribuan lebih perkilogram, maka Kami minta dan kami setuju, Upah di Aceh Tamiang Naik dan wajib naik,” ujar Miswanto..

Bahkan wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH juga menyuarakan dukungannya atas usulan kenaikan UMK tahun 2022 mendatang.

“Kalau ada peluang upah untuk dinaikkan, kenapa tidak, dan kami sangat mendukung,” kata Fadlon.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRK, Muhammad Nur agar dewan pengupahan mengusulkan dan merekomendasikan kenaikan upah Kabupaten. [Syawaluddin].

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...