Laporan | Iqbal
Bireuen (MA) – M.Yusuf sapaan akrabnya Toke Arang mantan Pentolan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Daerah II Wilayah Batee Iliek, Kabupaten Bireuen, Sabtu 2 Januari 2021 menyorot kinerja Pemerintah Bireuen yang selama kepemimpinan Bupati tunggal tanpa ada Wakil Bupati mendampinginya, dibawah kendali seorang diri Bupati Dr H. Muzakkar A.Gani SH, M.Si.
Dirinya (Toke Arang) menilai kinerja Bupati Bireuen banyak program pembangunan dalam APBK Bireuen yang tidak berpihak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat korban konflik dan kalangan eks kombatan GAM.
Lanjutnya, pasca Aceh Damai MoU Helsinki GAM-RI dalam mendukung proses Reintegrasi kalangan eks Militer GAM ketengah masyarakat, masih jauh dari perhatian dan sangat minim perhatian tanggungjawab pemerintah daerah Bireuen dalam pengalokasian dana di Nonklematur APBK Bireuen setiap Tahun Anggaran berjalan.
“Kami dari kalangan eks militer GAM meminta Pemda Bireuen dibawah kepemimpinan Dr H.Muzakkar A.Gani SH, M.Si untuk membuat program kesejahteraan pembangunan ekonomi bagi kalangan masyarakat lemah dan mantan kombatan GAM,” ujarnya.
Selama ini lanjutnya lagi, kita lihat mereka pemerintah seperti sudah melupakan kami yang hidup bersama masyarakat fakir-miskin tidak dipenuhi lagi hak hak kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai tanggungjawab Pemda Bireuen.
Apalagi tambahnya, kami para eks kombatan GAM Daerah II Wilayah Batee Iliek, selama ini ekonomi sangat sekarat dan sulit hidup ditengah masyarakat di pelosok pendalaman, saat masa perjuangan GAM dulu dengan senjata, tentu kami mendapat dukungan masyarakat dengan diantar nasi dan makanan kepada kami yang hidup ditengah hutan belantara Bireuen.
Tapi tambahnya, hari ini Aceh damai mereka pejabat yang telah dipilihkan oleh rakyat saat pemilu dan Pilkada di Aceh dalam mengelola sistem penyelenggaran pemerintahan, tidak lagi memikirkan nasib kesejahteraan masyarakat fakir miskin dan nasib penderitaan ekonomi untuk kalangan para kombatan GAM di kabupaten Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya.
Seharusnya Pemda Bireuen harus membuka pintu hati terhadap nilai kemanusian dan jiwa sosial serta tanggungjawab moralnya untuk membuat program terobosan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, sehingga dengan adanya perputaran ekonomi ditengah masyarakat tentu bisa menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan minat beli ditengah masyarakat bawah di di pelosok pendalaman Bireuen, sebutnya Toke Arang ini.
Selain itu Toke Arang juga menyebutkan Pemda Bireuen dalam setiap pembahasan APBK, bisa selektif dan sinergisitas dengan DPRK Bireuen untuk bisa lebih pro aktif pengalokasian anggaran untuk ekonomi rakyat dalam mendorong aspek pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat fakir-miskin dan juga untuk kalangan eks kombatan GAM.
Tidak cuma Pemerintah berpaku dan fokus terhadap pembangunan fisik semata, meskipun kualitas pembangunan proyeknya banyak bermasalah akibat tidak berkualitas sering menjadi pembicaraan ditengah masyarakat siapa rekanan melakukannya, kata Toke Arang
Padahal dengan diberikan program pelatihan ekonomi untuk masyarakat melalui pemberdayaan, wirausaha atau UMKM, Bantuan Sosial untuk Fakir-Miskin dan Pembangunan Ekonomi Pariwisata Syariah serta pembangunan pemerataan ekonomi sesuai dengan Sila ke V yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkasnya Toke Arang eks kombatan GAM ini. (*).
