“Kami sepakat memperluas diskusi dengan melibatkan narasumber dari pemerintah Aceh, DPRA, OJK, BI, akademisi, dan perwakilan Bank Aceh. Semangat kita adalah agar Bank Aceh semakin baik ke depan,” kata Nasir Nurdin.
Buka seluas-luasnya
Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal mengatakan, Bank Aceh adalah miliknya rakyat Aceh sehingga apapun yang terjadi di bank ini harus diketahui oleh masyarakat.
“Diskusi yang kita gelar hari ini karena ada persoalan di Bank Aceh dan persoalan itu harus kita ungkapkan ke publik,” tandas Iqbal.
Iqbal kembali menegaskan pentingnya Bank Aceh mengubah paradigma dalam menjalankan bisnisnya. Agar terjadi perubahan secara signifikan, Bank Aceh harus dikelola oleh orang-orang profesional yang bebas dari berbagai kepentingan yang menyimpang dengan prinsip-prinsip perbankan.
“Terkait proses seleksi calon direksi (khususnya Dirut Bank Aceh), kami minta Pemerintah Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja untuk mengabdi di Aceh, untuk membangun Bank Aceh menjadi lebih baik. Jangan ditutup-tutupi, karena inilah momentum bagi Bank Aceh untuk melakukan perubahan mendasar,” ujar Muhammad Iqbal dibenarkan rekannya sesama pengusaha, Muhammad Mada.
“Kita berkumpul hari ini bukan untuk saling memojokkan. Kita berdiskusi untuk kebaikan ekonomi Aceh termasuk menyuarakan agar Bank Aceh ke depan dikelola oleh orang-orang yang mendukung dunia usaha, bukan sekadar mengelola PNS,” kata Muhammad Mada.
Mengenai calon direksi, diingatkan oleh pria yang akrab disapa Cek Mada ini harus dibuka luar dalam, tidak perlu mempertahankan yang di dalam kalau hanya menjadikan bank ini tidak mampu mendongkrak perekonomian Aceh.
“Kami akan terus mengawal proses seleksi untuk penentuan calon direksi Bank Aceh yang selanjutnya akan diusulkan ke OJK. Kami berharap berbagai tuntutan yang disuarakan pada diskusi di PWI Aceh menjadi perhatian PSP,” demikian Cek Mada.
