ACEH | MA — Eks Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif atau yang akrab disapa Teungku Jamaika, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025.
Menurutnya, banyak program yang dijalankan Pemerintah Aceh saat ini tidak memiliki arah yang jelas, jauh dari kepentingan rakyat, dan lebih didominasi oleh kepentingan segelintir elit birokrasi.
Dalam keterangannya kepada mediaaceh.co.id pada Sabtu (02/08/2025), Jamaika mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera mengevaluasi seluruh kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), khususnya yang tidak realistis dan tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.
“Kegiatan yang tak masuk akal, tak bisa diselesaikan dalam sisa waktu empat bulan, dan tak memberi manfaat langsung bagi rakyat, lebih baik dihentikan. Jangan paksakan yang tidak bisa dipaksakan, karena itu hanya akan menghasilkan pemborosan dan potensi korupsi,” tegas Jamaika.
Teungku Jamaika menilai kelemahan utama dalam pelaksanaan APBA tahun ini terletak pada tahap perencanaan. Ia mengungkapkan banyak program disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban formal, tanpa studi kelayakan yang memadai serta tanpa melibatkan partisipasi publik.
