“Saya tegaskan, jangan mudah tergoda untuk menandatangani proyek-proyek yang bermasalah. Kalau salah tanda tangan, bisa berujung penjara. Banyak gubernur dan bupati jatuh karena tanda tangan sembarangan. Mualem harus belajar dari kasus-kasus itu,” tandasnya.
Jamaika juga menyindir kinerja sebagian besar Kepala SKPA yang dinilainya tidak memiliki kepekaan sosial dan gagal mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat Aceh. Ia menyebutkan bahwa banyak program lahir dari keinginan pribadi atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan riset, konsultasi publik, atau kebutuhan yang terverifikasi.
“Sudah saatnya Gubernur mencopot Kepala SKPA yang tidak mampu bekerja cepat dan tepat. Jangan biarkan Aceh terus dikendalikan oleh orang-orang yang hanya memikirkan proyek, bukan pembangunan. Kalau ingin perubahan, ya mulai dari orangnya dulu,” katanya tajam.
Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Teungku Jamaika mengingatkan bahwa waktu yang tersisa harus digunakan sebaik mungkin untuk melakukan konsolidasi dan penataan menyeluruh.
Ia berharap Pemerintah Aceh benar-benar belajar dari kekeliruan tahun ini dan menyusun APBA 2026 dengan pendekatan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Jangan warisi kegagalan tahun ini untuk tahun depan. Mulai dari nol, bersih-bersih, dan susun program yang bisa menyentuh langsung masyarakat. Bukan sekadar proyek seremonial yang menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
