Masih Tri, dikatakan; saat ini Panitia Legislatif (Panleg) sedang menggodok Qanun [Peraturan Daerah] Disabilitas. Harapannya semoga di akhir tahun ini dapat diselesaikan; dari rancangan Qanun menjadi produk Qanun sesuai Rule of Law-nya.
Katanya; sebagai Wakil Ketua Komisi IV yang konsen pada Penanganan kaum Disabilitas, tetapi Tri tidak pernah melupakan tugas pokok dan fungsi (Tusi) Komisi IV yakni Insfrastruktur, Disparpora, DLHK, Bappeda, BPM serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Harus benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil dari perwakilan masyarakat di Daerah Pemilihan [khususnya] dan Aceh Tamiang umumnya mampu memberikan kontribusi dibidangnya.
“Saya kira kondisi kaum Difabel saat ini di Aceh Tamiang luput dari perhatian Pemerintah, terkhusus Pemkab Aceh Tamiang. Berikan mereka hak yang sama seperti kaum normal lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah, BUMN, BUMD 2 persen dan Swasta 1 persen memperkerjakan kaum Disabilitas, jika merujuk ke sini di Aceh Tamiang belum ada,” tegasnya. [Syawaluddin].
