BANDA ACEH (MA) — Dinas Koperasi dan UKM Aceh dipersoalkan terkait surat perintah pengembalian bangunan dan aset yang selama ini digunakan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Aceh. Kebijakan tersebut dinilai sepihak dan berpotensi mengganggu hubungan kemitraan dalam pembinaan koperasi di Aceh.
Persoalan itu mencuat setelah Dinas Koperasi dan UKM Aceh menerbitkan Surat Nomor 000.02/579/2026 tertanggal 27 Juli 2026. Surat tersebut berisi perintah pengembalian bangunan dan sejumlah aset yang selama ini dikelola atau digunakan Dekopinwil Aceh.
Pihak Dekopinwil Aceh kemudian melayangkan surat protes kepada Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat pada 2017.
Menurut keterangan yang diperoleh media ini, persoalan utama berkaitan dengan status penggunaan gedung dan aset kantor yang selama ini dimanfaatkan Dekopinwil Aceh dalam menjalankan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi.
Dekopinwil Aceh selama ini menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan koperasi. Hubungan kemitraan tersebut disebut berjalan baik sebelum muncul persoalan mengenai penggunaan aset.
Pihak Dekopinwil menilai sengketa aset tersebut kini berdampak terhadap kegiatan kelembagaan dan pelayanan kepada gerakan koperasi di Aceh.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
