“Pemerintah Aceh tidak boleh diam dan memandang sebelah mata persoalan ini. Kemajuan koperasi di Aceh juga tidak terlepas dari kerja Dekopinwil Aceh. Karena itu, perlu dicari jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata seorang pejabat Dekopinwil Aceh yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Kamis, 24 September 2026.
Ia berharap pemerintah Aceh tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik kelembagaan. Menurut dia, penyelesaian melalui dialog antara Dinas Koperasi dan UKM Aceh dengan Dekopinwil Aceh diperlukan untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak.
Dekopinwil Aceh juga berharap pemerintah tidak mengambil langkah sepihak sebelum status dan dasar penggunaan aset tersebut dibahas secara bersama.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Koperasi dan UKM Aceh belum memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan Dekopinwil Aceh terkait surat pengembalian bangunan dan aset tersebut. (Tim)
Halaman : 1 2
