BANNER IKLAN

Terkait Kasus Marlempang Tim Pidsus Kejari Aceh Tamiang Masih Tunggu Hasil Audit Ahli Fisik

  • Bagikan

example banner

 230 total views,  1 views today

example banner

“Kemarin sudah dilakukan gelar perkara, ekspos agar lebih dilakukan pendalaman lagi dengan kasus yang dimaksud untuk mengungkap kerugian negara yang riil. Intinya memang harus banyak saksi-saksi yang harus diperiksa.” Kata Reajeskana.

Lapiran | Syawaluddin

KUALASIMPANG (MA) – Terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Marlempang, Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Aceh Tamiang masih menunggu hasil audit ahli fisik.

“Ya Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang masih mengusut dugaan korupsi Jalan Marlempang di Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2019. Penanganan kasus itu kita dilakukan sejak bulan Oktober 2020, dan saat ini Tim Pidsus masih menunggu hasil audit ahli fisik,” tegas Kasuntel Kejari Aceh Tamiang, Rajeskana, SH, MH. Pada mediaaceh.co.id, Rabu, 26 Mei 2021.

Menyoal adanya dugaan berbagai pihak yang menuding penanganan kasus yang ditangani Bidang Pidana Khusus Kejari Aceh Tamiang membuat publik bertanya. Itu tidak benar, sebab sampai saat ini kasus tersebut masih dalam pengusutan.

“Apalagi terdengar kabar kalau ada upaya untuk menghilangkan kasus yang sudah proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Merupakan dugaan yang sangat keliru. Kita komit, sampai kini kasus itu masih dalam pengusutan dari berbagai ahli tentang teknis pelaksanaannya,” jelas Rajeskana.

Rajeskana, menekankan bahwa; belum bisa memastikan apakah nantinya yang menyebarkan hoax tersebut akan dipidanakan atau tidak masih menunggu arahan pimpinan. “Dan perlu diketahui bahwa Kasus Dugaan Korupsi Jalan Marlempang ini masih terus berjalan dimana proses nya sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan fisik dari Ahli, Jadi harus sabar,” ujarnya

Dijelaskan; kalau penanganan kasus tersebut memerlukan waktu panjang. Ia mencontohkan pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan oleh ahli tersebut tidak sembarang untuk menghitungnya apalagi nantinya hasil penghitungan tersebut yang akan dibuktikan dimuka persidangan, kalau salah hitung bisa-bisa hasilnya tidak maksimal.

Jaksa penyidik juga sudah melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan proses penyidikan, apakah masih penyidikan umum atau masuk proses penetapan tersangka.

“Kemarin sudah dilakukan gelar perkara, ekspos agar lebih dilakukan pendalaman lagi dengan kasus yang dimaksud untuk mengungkap kerugian negara yang riil. Intinya memang harus banyak saksi-saksi yang harus diperiksa.” Kata Reajeskana.

Lebih jauh dikatakan; dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) penanganan kasus harus mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk. Paling tidak minimal ada dua (alat bukti).

Setelah itu, baru dilakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan melibatkan lembaga audit seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ditegaskan Rajeskana, pihaknya harus lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi ini supaya bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bertanggung atas kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim, SH, MH. Menuturkan, pihaknya harus lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi ini supaya bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

“Publik juga harus tahu bahwa,kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sudah mengirimkan bahwa SPDP dari kasus tersebut ke KPK dan Kejagung bukti bahwa kasus tersebut sudah dalam proses penyidikan,” Pungkas Reza. [*].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *