Aceh Tamiang (MA) | Badan Advokasi Indonesia (BAI) Aceh Tamiang, Aceh. Mendukung Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Aparatur Pemerintah Kampung (APK) selama legalitas event organizernya terukur, baik secara regulasi dan aturan.
Tidak melanggar Kemendagri dan Kemendes, begitu juga pelaksanaannya harus dilakukan perkelas dengan jumlah peserta perlokal 30-40 orang.
Tak seharuanya, seluruh peserta disatukan dalam satu ruangan, layaknya workshop, hal tersebut tidak akan efektif dalam peserta menyerap ilmu yang diajarkan oleh instruktur.
Hal itu ditegas ketua BAI Aceh Tamiang, Sawaluddin, SH. Saat kunjungan silaturrahmi perdana ke Makodim 0117/Atam, beberapa hari lalu.
Sawal, kepada wartawan, Jumat (20/12/2019) dimarkas BAI, Kampung Menanggini mengatakan hasil pertemuannya dengan Dandim Letkol Inf. Deki Rayusyah Putra.
Dikatakan, sebelum kunjungan silaturrami dilakukan, BAI sudah menyurati Kodim terlebih dahulu untuk bertatap muka dengan Dandim.
“Sebelumnya kami pernah menyurati kodim 0117/Atam, namun baru kali ini dapat bertatap muka secara langsung,” ungkap Sawal.
Dikatakan; dalam tubuh BAI tidak semuanya advokat, sama juga dengan lembaga lain, namun BAI dapat melakukan pendampingan pada pihak yang memerlukan bantuan hukum.
Pada kesempatan yang sama Dandim 0117/Atam Letkol Inf Deki Rayusyah Putra, S.Sos. MI.Pol mengatakan, saat ini pihaknya sedang melaksanakan persiapan pengamanan natal dan tahun baru, walaupun di Aceh Tamiang umat Nasrani sangat sedikit, tapi tetap harus diantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan.
Deki mengharapkan pada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan, ini merupakan bagian dari dukungan agar investor tidak takut untuk masuk ke Aceh Tamiang.
Bahkan Pemerintah saja akan memberlakukan pemotongan jalur panjang dalam proses pengurusan administrasi bagi pelaku investasi.
Pembicaraan dengan Dandim berkembang, hingga muncul pembicaraan terkait bimtek Aparatur Pemerintah Kampung beberapa waktu lalu, itu disampaikan BAI.
Apalagi kegiatan yang melibatkan banyak peserta lalu memunculkan persoalan anggaran, diduga lembaga penyelenggara tidak jelas keberadaannya.
Pada intinya BAI mendukung setiap Bimbingan Teknik (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pihak lainnya, yang terpenting panitia pelaksana harus jelas dan transparan. (Syawaluddin).
