Menurutnya, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kebijakan negara. Oleh sebab itu, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang objektif, kritis, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Pers diharapkan menjadi penyeimbang agar hubungan antara negara dan rakyat tidak berada dalam posisi yang berat sebelah. Pers harus menjadi pilar keempat yang kokoh untuk mencegah terjadinya kondisi di mana negara menjadi kuat, tetapi rakyatnya lemah,” tegasnya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus digitalisasi, Nasir Djamil menilai tantangan pers semakin kompleks. Selain dituntut menyajikan informasi secara cepat, media juga harus tetap mengedepankan akurasi, etika jurnalistik, dan verifikasi fakta agar tidak terjebak dalam penyebaran disinformasi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pers dalam mengawal penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Menurutnya, media memiliki fungsi strategis untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh aparat penegak hukum.
“Pers harus kembali ke rakyat agar perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik arogansi dalam penegakan hukum dapat dicegah. Pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik akan menjadi benteng demokrasi sekaligus pengawal keadilan,” katanya.
