Lalu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024; bertujuan sebagai pedoman tata kelola pelaksanaan perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi; Perlindungan hukum adalah upaya untuk mencegah dan melakukan pembelaan atas tindakan pembalasan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup,” tegasnya.
Lebih penting lagi kata Sayed; Tindakan pembalasan dapat berupa pelemahan perjuangan, partisipasi publik, somasi, proses pidana, dan/atau gugatan perdata. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk pencegahan dan penanganan.
Pedoman Jaksa No 8 Tahun 2022; Pedoman ini mengarahkan jaksa untuk lebih melindungi Pembela Lingkungan dan membuka ruang untuk membebaskannya jika penyidik melakukan kriminalisasi.
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023; Peraturan ini menjadi panduan bagi hakim untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pembela Lingkungan Hidup.
Sebutnya lagi; Meskipun ada beberapa peraturan yang melindungi aktivis lingkungan, implementasi dan perlindungan ini masih menghadapi beberapa tantangan.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan masih terjadi dan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif.
