Pada saat itu juga hadir staf KPH Wilayah III dan kami minta di copot Dinamo Start untuk dibawa ke Langsa, namun tindak lanjutnya tidak ada, sehingga saat itu LembAHtari membuat laporan ke Polda Aceh.
Sebab ada beberapa titik dalam kawasan lindung dan Hutan Produksi sejak tahun 2020, telah dibabat dan dialihkan fungsi menjadi Kebun sawit, namun KPH Wilayah III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh diam tidak mampu menjalankan tugas, tanggungjawab serta kewenangan dengan baik.
Lembahtari, KJL dan Elemen Sipil lainnya serta aktivis dari beberapa media, siap untuk melaporkan pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pembiaran pembabatan Hutan Manggrove di Aceh Tamiang yang saat ini sangat kritis ke Polri dan Polda Aceh, apabila KPH Wilayah III tidak segera bertindak untuk menghentikan pembabatan Hutan Manggrove di Kuala Genting.
Aktifis Lingkungan Dilindungi Undang-Undang
Sayed mengingatkan bahwa; aktivis lingkungan yang bekerja sebagai elemen sipil dilindungi oleh undang-undang. Yakni; Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
